Author : Puan Seruni
Hari-hari belakangan ini ranah media sosial kita dihebohkan dengan berita mengenai perseteruan KPAI dengan PB. Djarum. Frasa perseteruan sepertinya kurang tepat, sih, karena PB. Djarum justru menjadi pihak yang anteng dan tahu diri. Justru kemudian mengalah dengan menyatakan akan undur diri untuk tidak lagi mengadakan audisi badminton tahun depan. Sikap PB. Djarum terhadap KPAI, mengingatkan saya pada nasehat pelawak di panggung Srimulat, Sing waras ngalah. Terbukti KPAI sendiri yang akhirnya berseteru dengan sebagian besar masyarakat a.k.a netijen Indonesia.
Ragam tanggapan atas polemik (nah, ini baru frasa yang benar) tuduhan KPAI kepada PB. Djarum yang dianggap mengeksploitasi anak, menimbulkan banyak opini apalagi komentar pedas atas tindakan KPAI. Hingga keluar tuntutan KPAI harus dibubarkan. Keberadaan KPAI selama ini dinilai masyarakat, membuang-buang anggaran, karena kinerjanya dianggap tidak memberikan kontribusi berarti bagi perlindungan anak di Indonesia.
Sekedar informasi, audisi diadakan tujuannya untuk seleksi, dilanjutkan dengan pembinaan, menggembleng, melatih dan membentuk sikap dan mental positif yang diinginkan sebagai seorang petarung. Anak-anak yang ikut Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis datang sukarela alias kemauan sendiri. Mereka bersemangat mengikuti Penyelenggaraan Audisi Umum yang membagi anak-anak dalam tiga kelompok usia, U-11, U-13 dan U-15 untuk putra dan putri.
Semangat dan antusiasme anak-anak mengikuti Audisi Umum itu sampai memecahkan rekor di tahun 2018 lalu. (Data Tahun 2019 belum rilis karena pelaksanaan penyelenggaraan Audisi masih berlangsung). Untuk penyelenggaraan Audisi Umum di Kudus saja, pada September tahun lalu, tercatat sebanyak 1.073 anak yang ikut. Total peserta yang ikut penyelenggaraan Audisi Umum di 8 kota di Indonesia ada sebanyak 5.957 anak. Mereka datang datang dari 32 provinsi. Dari Aceh sampai Papua Barat. Dari jumlah peserta Audisi Umum yang fantastis tersebut, hanya 221 atlet saja yang kemudian lolos ke Final Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis 2018 di Kudus.
Lantas letak eksploitasinya di mana?
Apa jangan-jangan karena melihat anak-anak disuruh latihan lari muter lapangan 20 kali, push up dan loncat-loncat 50 kali, dan kalau salah atau mulai terlihat kendor semangatnya di bentak dan diteriakin, KPAI jadi terpikir melaporkan itu semua ke polisi?
Atau mungkin pondasi mental generasi melambai yang serba mengejar like, subscribe dan apa-apa serba instagramable kini yang tengah dibentuk KPAI? Atau ada kepentingan lain dari pengiriman surat kepada PB. Djarum tersebut? Wallahu a’lam.
Baca juga: Pak Jokowi Kami Butuh Anda untuk Disalahkan
Audisi Kabut Asap
Sekarang saya mau bertanya, bagaimana KPAI menyikapi audisi kabut asap yang sudah jamak bagi anak sekolah di Riau saat ini? Audisi asap kali ini apa gak lebih nyata mengeksploitasi kesehatan anak-anak? Bertahun-tahun pula paru-paru generasi penerus negeri ini terpapar jerebu. Frasa yang lebih spesifik, bukan hanya kabut asap. Jerebu adalah campuran asap, bau dan abu bakaran yang mengabut dan partikelnya halus, namun terasa menempel di kulit.
Setelah sukses membuat PB. Djarum pamit, harusnya KPAI juga bisa membuat asap atau perusahaan pembakar hutan dan lahan juga pamit dari Riau dan beberapa propinsi lain yang terdampak kabut asap setiap tahun.
Ya, jerebu ini sudah menjadi langganan kami yang tinggal di Riau, yang setahu saya sejak saya SD sudah mulai ada. Hingga kini anak saya sudah SMP, kabut asap masih jadi fenomena, lebih tepatnya bencana. Seperti halnya merasa was-was ketika musim hujan datang karena bisa meyebabkan banjir, seperti itulah perasaan kami saat menyambut musim kemarau.
Meski sempat merasakan lega selama empat tahun sebelumnya, karena ancaman pecat dari Presiden kepada petinggi di daerah yang tidak bisa menanggulangi asap secepatnya, membuat semua pihak berjibaku menjaga agar udara tetap kondusif sepanjang kemarau.
Ancaman Presiden yang membuat saya sendiri yang bukan siapa-siapa ini sebenarnya gak terima. Lha, yang mbakar siapa, yang repot dan terancam siapa? Sementara penegakan hukum pada perusahaan yang membakar tidak pernah ada.
Kini kabut asap alias jerebu itu kembali menyelimuti kami. Kalau sudah begini, gak usahlah ngomong bahwa dalam hidup ini, cinta itu sangat penting dan merindu karena terpisah jarak dan waktu itu sangat menyesakkan dada. Sinih, rasain dulu susahnya bernafas bersama kami.
By the way, kenapa KPAI kok dibawa-bawa segala sih dalam hal kabut asap ini? Jelas, pertama, kepanjangan KPAI adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Akibat pembakaran lahan, maka jerebu pun menyelimuti, dan yang paling banyak dan nyata terdampak dari jerebu sudah pasti anak-anak. Bahkan sejak wujudnya embrio, adanya jerebu sudah mengancam nyawa dan kehidupan. Apalagi wujudnya sudah menjadi balita atau anak-anak usia sekolah. Sudah pasti aktif dan tak bisa diam.
Ketika sekolah diliburkan apakah anak-anak akan mau pake masker dan dikurung di dalam rumah? Jawabannya sudah pasti tidak. Teriakan orang tua menyuruh mereka diam di rumah saja termasuk satu tindakan yang sia-sia. Dunia mereka adalah dunia bermain, bahkan di tengah asap sekalipun.
Kedua, peran dan tugas KPAI pastinya akan sangat dihargai sebagai pelindung anak Indonesia dalam hal ini dari ancaman kesehatan akibat polusi kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan. Melindungi anak-anak dari jerebu dan efeknya di sini bukan berarti cukup dengan bagi-bagi masker ya?
Memang lingkup yang ditangani bukanlah korban kekerasan atau korban tindak kejahatan seksual. Tapi bukankah masalah kesehatan anak-anak juga sangat penting diperhatikan dan menjadi prioritas?
Efek jerebu di paru-paru gak cuma sekarang, tapi juga bertahun kemudian. Paru-paru dan daya tahan tubuh mereka belum seberapa, tak akan mampu menanggung polusi seberat ini, setiap tahun pula.
Data dari Dinas Kesehatan Prov. Riau mencatat sudah sebanyak 39.277 orang yang terkena ISPA sejak kabut asap terjadi dari bulan Agustus hingga pertengahan September 2019 ini. Hampir separoh yang kena ISPA adalah anak-anak usia sekolah. Tak terhitung juga jumlah sekolah yang meliburkan murid-muridnya berdasarkan instruksi pejabat pemerintah daerah. KPAI semestinya ikut serta mengawal aturan dan penegakkan sanksi pembakaran lahan mengingat dampaknya sangat serius pada masa depan kesehatan anak-anak. Hal ini perlu diperhatikan serius.
Jangan menganggap masalah kabut asap ini hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Korem, Danramil, Kepolisian dan menyerahkan semua urusan kemudahan pengobatan pada BPJS.
KPAI seharusnya bersama kami menggugat perusahaan-perusahaan atas kebakaran lahan. Berdiri bersama anak-anak kami di sini, yang tak surut semangat sekolah dan bermain, sebagian lagi ada yang ikut mencari nafkah bersama orangtuanya, di tengah kepungan asap ini.
KPAI harus membantu anak-anak kami mendapatkan hak menghirup udara bersih dan sehat. Jangan cuma bikin program yang turunannya cuma survei, bikin surat teguran, mencipta polemik, atau membuat gerakan-gerakan seputar tempat umum yang layak anak, sekolah bahkan kabupaten yang ramah anak dan ujung-ujungnya meraih penghargaan anugerah KPAI atau award-award atas nama layak anak atau ramah anak lainnya.
Sekarang di tempat kami bagaimana mau ramah dan layak anak, jika bernafas saja susah dan anak-anak kami terindikasi ISPA? Mumpung KPAI sudah resmi mencabut surat permintaan penghentian Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis. Gimana kalo sekarang KPAI membuat surat permintaan penghentian Audisi asap jerebu di Riau?
kopi travel blog 