Sebab, di mana ada kuasa, di situ ada perlawanan.
Oleh Ziyad Ahfi
Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2020 DKI Jakarta menjadi perbincangan publik. Lantaran ditemukan anggaran untuk membeli lem aibon sebesar 82 miliar rupiah dan ballpoint sebesar 124 milliar.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuai serangan dari berbagai pihak, salah satunya dari fraksi PSI DPRD DKI. Hal ini dilontarkan pertamakali oleh William Aditya Sarana, salah seorang anggota legislatif. Saat itu William memposting di akun twitter pribadinya–Screen Shoot (capture) apbd.jakarta.go.id. “Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?” tulis William, Selasa (29/10/2019).
Baca juga : Politik Label Celana Cingkrang
Sontak publik dibuat heboh. Netizen langsung merespon serta meminta transparansi dan pertanggungjawaban publik dari pemerintahan DKI Jakarta. Tidak lain dan tidak bukan, Anies Baswedan adalah sosok yang paling dicari-cari untuk dimintai keterangan mengenai perkara itu.
Dilansir dari CNBC Indonesia, Anies menanggapi tudingan ini dengan berucap, “ini problem muncul tiap tahun. Maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih pengecekan manual, maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung,” ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok, menanggapi tuduhan sistem tidak smart tiap tahun ini seraya mengatakan, “sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada,” kata Ahok seperti yang ditulis oleh Okenews.
Secara tegas Ahok membantah tudingan tersebut bukan karena smart atau tidaknya sistem, melainkan karena ada niat baik atau tidaknya. Juga perlunya transparansi kepada publik untuk mencegah adanya maling (korupsi).
Jika dilihat dari jawaban Anies saat ditanya perihal lem aibon yang belakangan ini viral di jagad maya, yaitu menyalahi sistem yang sejak dulu (tiap tahun) manual, tidak smart, dan sudah wajar terjadi. Selain itu, statement Anies terkesan menyindir pengkritik, menuding hanya sekadar cari panggung belaka. Kepada siapalagi sentilan ini ditujukan kalau bukan kepada fraksi PSI beserta barisan netizen #LemAibon lainnya.
Sepertinya yang mulia Anies Baswedan mulai gerah dan engap melawan si pencari panggung yang ia sebut sendiri. Apakah ini bentuk ketakutan Anies? Sampai-sampai menyerang kritik dengan sentimen.
Pertanyaannya, bukan soal anggaran aneh atau ketidakcerdasan e-budgeting, tapi apakah kritik dibalas sentimen itu dapat dibenarkan?
Tepatkah e-budgeting disalahkan? Cermatkah statement “cari panggung” diucapkan?
Pertama, Anies melakukan kekeliruan logika restropective determinisme, yaitu menggunakan “kejadian yang biasa terjadi” sebagai tameng pembelaan. Menjebak publik ke dalam alasan jika “setiap tahun sistem memang sudah seperti itu”. Bukankah kita semua tahu bahwa “jatuh ke dalam lubang yang sama” adalah tindakan yang ceroboh? Seharusnya, bila Anies sudah tahu ada sistem yang salah, maka ia siapkan alternatif lain atau tindakan preventif untuk mencegah adanya kekeliruan, bukan malah menutup transparansi publik, dan menyalahi sistem. Justru Anies seperti terlihat menampar dirinya sendiri.
Kedua, kekeliruan logika Ad hominem, yaitu argumen atau pertanyaan yang tidak dibalas dengan argumen atau jawaban, melainkan dengan menyerang karakter. Kelihatan dari ucapan Anies yang menyoal “cari panggung” daripada titik substansi. Nampaknya Yang Mulia mulai ketar-ketir sampai harus mengucap hal demikian sebagai argumen balasan. Padahal Anies cukup menjawab secara jujur dan transparan, bukan menggeser kritikan dengan menyerang karakter. Seperti telor ayam, saban hari kita menikmati memakannya, akan tetapi kita tidak menyoal ia datang dari buntut ayam yang mana. Sedangkan Anies, ia perlu mencari dulu dari buntut ayam (mulut siapa) yang mana telor (kritik) itu keluar.
Baca juga : Manusia Sang Pencipta Alat
Ketiga, kekeliruan red herring fallacy, yaitu menggeser persoalan. Secara substansi soal, ada pada pertanyaan atas kecurigaan anggaran. Sementara, Bapak Gubernur yang mulia malah menggeser persoalan dengan membentuk stigma baru. Seperti terlihat ada yang disembunyikan sehingga perlu menggeser persoalan ke ranah lain—yang bukan persoalan.
Dalam ruang politik, wajar saja terjadi pertengkaran. Sebab, di mana ada kuasa, di situ ada perlawanan. Dan persoalan politik, adalah persoalan rasionalitas, meski seringkali tak bisa menghindari banalitas adu bacot para pendukung. Relasi antara penguasa dan rakyat adalah relasi yang saling mempertarungkan wacana. Di sanalah kuasa diuji, sekaligus dipertaruhkan.
Ziyad Ahfi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Berambisi menggantikan Ahmad Dhani di Dewa 19.
kopi travel blog 