kopi travel blog

Sementara tujuan akhir dari pembangunan pasti kembali ke manusia itu sendiri.

Oleh Herman Attaqi

Tragedi penyerangan dan pembunuhan oleh Pasukan Pengamanan PT. PSA-Surya Dumai Grup atas massa rakyat Tambusai Timur, Rokan Hulu (20/11) seakan mengungkit kembali cerita lama tentang ketertindasan rakyat di negeri Tuanku Tambusai ini dalam perlawanannya melawan kaum kapitalis. Amrin Lubis (38) dan Irfan (40) dan banyak lagi rakyat yang tak berdaya bukan hanya korban kebrutalan dari paramiliter perusahaan, akan tetapi mereka -dan juga kita- adalah korban dari sebuah sistem besar yang bernama kapitalisme yang berwujud pembangunanisme.

Setiap kejadian seperti ini terjadi, setiap itu pula kita mengutuk dan berharap ini adalah yang terakhir kali. Namun mengapa kejadian ini terus berulang? Apa sesungguhnya yang menjadi akar penyebab tragedi ini? Tuntutan rakyat Tambusai sesungguhnya bukan karena lahan yang diserobot saja. Terlebih lagi sebenarnya karena kontradiksi-kontradiksi yang ditimbulkan dari kehadiran sebuah perusahaan besar yang mengeksploitasi lahan di sekitar masyarakat. Pertanyaan besarnya adalah; Mengapa kebijakan pembangunan perkebunan besar justru melahirkan kegoncangan-kegoncangan sosial?

Baca juga : Kenangan yang Menguatkan

Pembangunanisme

Tulisan ini merupakan kritik atas kebijakan pembangunan kita selama ini. Semangat yang mendasari kritik ini sederhana; dunia akan absurd tanpa kritik. Absurditas dunia ini menjadi realitas ketertindasan di satu sisi dan realitas yang eksploitatif di sisi lain. Saiful Arif, dalam bukunya Menolak Pembangunanisme, menyimpulkan bahwa pembangunan sebagai proses perubahan tatanan hidup masyarakat yang sengaja direncanakan (planned social change).

Secara teoritik, kajian tentang pembangunan memang menimbulkan kontroversi. Acap kali orang berbeda pendapat mengenai paradigma pembangunan. Hal ini sebenarnya biasa saja karena perbedaan ruang, waktu dan kepentingan masing-masing orang. Tetapi, meskipun paradigma yang digunakan untuk menjelaskan pembangunan berbeda, orang tidak bisa lari dari sebuah penyimpulan bahwa kajian tentang pembangunan adalah kajian tentang perubahan sosial (social change).

Politik pembangunan perkebunan skala besar memang diperuntukkan bagi pemenuhan hajat industrialisasi. Negara-negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia, selain sebagai market juga merupakan natural resources bagi Negara-negara Dunia Pertama (Negara Industri). Sehingga kita bisa lihat bagaimana PT. PSA menjadi tuan tanah dengan diberikannya Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 20 ribu Ha. Kolaborasi penguasa dengan kaum borjuasi ini merupakan implementasi dari paradigma politik pembangunanisme. Siapa pun pasti berkesimpulan bahwa ini adalah kapitalisme.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, setidaknya ada beberapa kritik terhadap paradigma pembangunanisme: Pertama, pembangunan tidak menciptakan rasa aman, adil dan sejahtera bagi rakyat. Dudley Seers, Sussex University, mengatakan bahwa kita telah salah mengartikan tentang hakikat pembangunan. Karena kita mengartikan pembangunan dengan pembangunan ekonomi dan selanjutnya mengartikan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Padahal itu semua tidak mampu menjawab tantangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di tengah rakyat, walaupun pendapatan perkapita naik dua kali lipat. Pernyataan Dudley di atas merupakan kritik pedas untuk kapitalisme dan juga untuk proyek perkebunan besar yang tidak mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat yang tetap miskin di sekitarnya. Secara empirik, bisa dibuktikan bahwa pertumbuhan produksi dan pendapatan hanyalah merupakan instrumentasi belaka. Sementara tujuan akhir dari pembangunan pasti kembali ke manusia itu sendiri. Maka sesungguhnya pembangunan mesti memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk memperoleh pilihan-pilihan. Itulah mengapa pembangunan tidak mampu menahan goncangan-goncangan sosial yang ditimbulkannya.

Kedua, gagalnya proses transformasi individual menuju modernitas, justru yang terjadi adalah ketegangan psikologis. Kegagalan dan keberhasilan pembangunan, menurut Alex Inkeles, diakibatkan oleh faktor mikro atau psikologi individual yang berproses ke arah modernitas melalui transformasi karakteristik dari pribadi tradisional ke modern yang dapat terjadi akibat pengalaman hidup (konsep manusia modern). Yang menjadi masalah mendasar sekarang adalah ketika konsep modernitas selalu disejajarkan dengan konsep pembangunan dan industrialisasi. Sementara masyarakat Dunia Ketiga memahami modernisasi sebagai perubahan perilaku tradisional secara kolektif kepada perilaku yang cenderung mengadopsi nilai-nilai borjuis-kapitalistik, individualistik dan positivistik, yang tentu saja hegemonik dan penghancur nilai budaya lokal yang religius dan memegang teguh prinsip-prinsip collective collegia.

Hal ini tentu saja menimbulkan ketegangan psikologis bagi rakyat yang -pada titik tertentu- melahirkan keberanian untuk membangkang atas kemapanan struktur modernitas. Apa yang terjadi di Tambusai dan bahkan di daerah lain di Indonesia dan seluruh Negara Dunia Ketiga saat ini, sesungguhnya merupakan upaya pereduksian total atas nilai-nilai sosial. Semuanya digantikan pada pe-Nuhan-an kapital. Ia menjadi amat menakutkan, bagai hantu. Namun bagi sebagian orang, hantu ini adalah keindahan dunia tiada tara.

Ketiga, bukan pembangunan, tapi pembebasan. Dalam kajian tentang etika dan falsafah pembangunan diuraikan bahwa pembangunan harus menghasilkan solidaritas baru yang mengakar ke bawah. Di samping itu, pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek di antaranya; lingkungan, keragaman budaya, nilai sosial serta martabat individu. Sehingga istilah pembangunan secara obyektif tidak memberi ruang bagi penyelesaian masalah-masalah etis yang ditimbulkannya.

Memang, meskipun pembangunan sering dianalogikan sebagai usaha perubahan, namun realitasnya ia hanya menekankan pada aspek material, produksi yang tinggi, dan perluasan konsumsi an sich. Ia tidak mampu menjelaskan tentang kekuatan lain di luar dunia material. Inilah salah satu faktor penyebab mengapa pembangunan tidak mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan tentang; Apakah dasar-dasar kehidupan yang baik? Bagaimana keadilan dapat diukur dalam relasi sosial? dan-sebagainya-dan-sebagainya tidak mampu dijawab oleh pembangunan.

Inilah yang membedakannya dengan pembebasan (liberation). Pembebasan atau liberasi, kata Denis Goulet, mengandung substansi penumpasan elitisme oleh rakyat yang mengambil kendali atas proses perubahannya sendiri. Sehingga rakyat memiliki banyak pilihan-pilihan yang mempengaruhi masa depannya sendiri.

Baca juga : Di Suatu Tempat Di Atas Pelangi

Tuanku Tambusai memang telah berjuang membebaskan negerinya dari penjajahan kolonialisme dan imperialisme. Namun, perjuangan belum lagi selesai, belum apa-apa. Karena anak cucunya hari ini justru tengah berjuang melawan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme yang sama jahatnya. Mudah-mudahan tulisan ini kembali menggugah kesadaran kita akan penting dan mendesaknya sebuah rumusan ideologi yang memiliki visi dan orientasi baru untuk kesejahteraan rakyat serta perlindungan akan hak-hak rakyat, karena ideologi pembangunan ternyata hanyalah perpanjangan tangan dari noe-kolonialisme dan neo-imperialisme. Saya percaya bahwa masih ada para aktivis pro-demokrasi yang memperjuangkan aksi-aksi programatik untuk menjadikan bumi manusia ini jadi lebih manusiawi. Salam.

*) Tulisan ini saya tulis tahun 2009 saat masih aktif di Civilization Institute, Pekanbaru dan diterbitkan di Koran Riau Mandiri (sekarang Haluan Riau).