“Intinya, bahasa Indonesia sekarang seperti mesin birokratis, terlalu strukturalis dan kaku kalau tidak disebut beku.”
Oleh Anta Permana
Telah dari sononya bahasa kerapkali dijadikan sebagai obyek politisasi, tapi emang udah begitu kali ya, sepertinya tidak ada satu bidang pun di kehidupan ini bisa lolos dari rudapaksa oleh itu yang namanya politik. Antum cukup sebut apa saja bidang-bidangnya dan tambahkan atribut “politisasi” di hadapan kata tersebut. Baiklah, biar beta yang pertama sebut: politisasi agama, politisasi pendidikan, politisasi budaya, — ha, apalagi? — politisasi bencana alam, politisasi kemiskinan, dan politisasi bahasa juga jangan lupa, di samping banyak lagi yang lain tak usah sebut kat sini bisa panjang betul tulisan ini, takut aku dikau bosan pulak tak nak baca lagi.
Apa pula benda “politisasi bahasa” ni? Bisa ente ketengahkan bukti?
Begini, mungkin tuan en puan semua udah pada tahu mengenai perubahan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) yang pernah berlaku di Indonesia? Dalam esai terkenal di seantero Anak Bahasa; Exit Soeharto: Obituary for a Mediocre Tyrant, yang ditulis oleh pakcik Benedict Anderson, pakcik Ben mengatakan motif sesungguhnya peresmian EYD pada 1972-1973 adalah untuk memberi markah atau bahkan garis pemisah yang jelas antara Orde Lama dan Orde Ba(r)u termasuk segala jenis dokumen, bacaan, literatur beserta segala macam bau tetek dan bengek di antara mereka. Orde yang ditandai dengan atribut “lama” dan “baru” itu pun untuk mendoktrin isi kepala kita bahawasanya Orde yang dikata Baru itu adalah suatu zaman baru yang modern dan masa sebelumnya adalah usang, kolot, dan kampungan.
Di kampung saya nih, soal pilihan warna pun bisa jadi stereotip. Kampung yang agak terbelakang dikata-katai kalau muda-mudinya suka berbaju merah. Nampak tu? Pakai baju merah pun bisa disebut udik. Tapi, saya ketawa ngakak dengar sebagian yang lain berkata, “eh, baju kuning tak mandi pagi!” Ngakak anjrit.
Kembali ke EYD sebagai sebuah usaha “politisasi bahasa” tadi. Kok bisa begitu, ya? Apa yang sememangnya berlaku terhadap bahasa Indonesia pasca-EYD?
Ente tidak bisa melihat politik sebagai sesuatu yang hitam-putih an sich. Bagi saya, politik di antara bidang-bidang kehidupan yang lain adalah irisan di mana bertemunya bidang-bidang tersebut sebagai lingkaran-lingkaran yang berserak dan berkelindan. Nah, di ruang irisan pertemuan itu tempat politik mengeram, hingga kita beri warna abu-abu di situ sebagai tanda. Kelak, di wilayah abu-abu itu lah dia apa yang disebut “motif sesungguhnya” dari peresmian EYD itu.
Coba kalian sebut buku-buku yang pernah dibaca yang masih menggunakan bahasa sebelum rezim EYD? Saya haqqul yaqin bagai menarik rambut di dalam tepung kalo ado kawan dikau yang pernah membaca dan menikmati langgam bahasa orang-orang jadul, sulit sekali didapat. Kau tahu tak? Bahasa orang dulu tu bermutu tinggi. Amboy, saya pernah baca buku asli (sebelum EYD) dari ketua umum Partai Masjumi, Tuan Hadji Natsir yang berjudul Capita Selecta, itu indahnya bukan kepalang. Belum lagi jika ente baca itu buku-buku Tan Malaka, Sjahrir, Bung Karno, ditambahi roman-romannya Buya Hamka. Indah nian.
Namun, pasca-EYD oleh rezim Orde Baru, kita dibuat berjarak dengan orang-orang lampau. Istilah-istilah pun dah habis mampus semua dia orang ubah; “revolusi” diubah jadi “perang kemerdekaan”, “buruh” jadi “karyawan” dan “pegawai”, ntah lah banyak lagi perubahan-perubahan kosa kata atas nama eufemisme, atas asas untuk melembutkan bahasa biar lebih ber-akhlaqul karimah. Hah, macam be-setan betol kita boleh berbahasa ni.
Itu baru kata dan diksi, belum lagi mata pelajaran dan literatur sekolah yang disesuaikan dengan “ideologi pancasila”. Dibuat pula habis tu Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila alias P4 yang wajib diikuti oleh semua orang yang nak masuk sekolah dan pegawai jawatan. Jadi, politisasi bahasa itu adalah gerakan sistematis untuk mencetak manusia Indonesia yang sesuai dengan anu-nya pemerintah.
Dari segi kebahasaan dan kesusasteraan, kita terasa berjarak teramat jauh dari kekayaan bahasa para sastrawan masa lalu. Jangankan untuk menikmati indahnya lenggak-lenggok ragam bahasa, justru EYD menjahanamkan kita dengan sibuk dalam perkara urus-mengurus titik koma dan penggunaan “di” dengan dipisah atau di pisah. Semua orang dah macam Ivan Lanin belaka. Tapi, uda Ivan tentu tak salah, sebab sejak kapan doi jadi negara? Tak ada kewajiban konstitusi dia untuk mengurus benda-benda ini. Tak apelah, toh, banyak juga yang kita pelajari dari uda yang tampan macam pemain sinetron itu.
Intinya, bahasa Indonesia sekarang seperti mesin birokratis, terlalu strukturalis dan kaku kalau tidak disebut beku. Mau bagaimana lagi? Sebab, sememang itulah mahunya rezim. Agar kita jadi orang yang tidak kritis secara sosial-politik, sebaiknya jadi teknokrat sahaja seperti mendiang pak Habibie, tapi yang ber-otak canggih macam punya beliau itu berapa persen orang saja? Ajaran Marxisme dan Leninisme jangan diharap akan dapat dipelajari di bangku sekolah. Kalian jadi orang baik-baik en cukup selesaikan SKS selekas mungkin, habis itu daftar pelatihan Pra-Kerja.
Saya menulis ini pun karena tergelitik oleh ramainya orang betelagah oleh kata “anjay”. Pemicunya adalah siaran pers dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang meminta kepada publik untuk menghentikan penggunaan kata “anjay”. Beta kutip saja dari Kompas.com yang menulis bahwa Komnas PA beralasan, ungkapan “anjay” dapat berpotensi mengandung unsur kekerasan. Bahkan, pengguna yang memakai kata “anjay” dan dalam konteks berbahasa termasuk sebagai bentuk kekerasan verbal, dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014. Astaghfirullah, macam betul lah paman Pe’A ini.
“Apakah itu bermakna merendahkan martabat, melecehkan, membuat orang jadi galau atau sengsara, kalau unsur itu terpenuhi, maka istilah anjay tentu itu mengandung kekerasan. Jika mengandung kekerasan, maka tak ada toleransi,” kata Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait.
See that? Sepanjang bumi terbentang ni, tak satu dua tiga aku mendengar ada orang diancam masuk penjara karena soalan bahasa. Apalah namanya ini kalo bukan kriminalisasi politisasi? Eh, tapi tunggu dulu, tak boleh kita terburu-buru menuduh, siapa tahu abang kami ini, Merdeka atau Sirait, cuma bergurau saja, mungkin dia sedang main prank atau sedang betaruh sesama kawan-kawan kantor sesiapa yang boleh viral bikin dia punya statement, dia orang bakalan beroleh traktiran es krim The Victoria Ice Cream Sundae seharga 1000 USD. Anjay!
Foto: Fox
kopi travel blog 