Tugas Jurnalisme itu adalah mengabarkan soal-soal yang orang-orang tak mau mengabarkannya. Di luar soal itu, semua hanya produk humas.
Oleh Ziyad Ahfi
“Yang bisa dipercaya dari TV sekarang cuma satu,” kata kawanku, Ardian.
Kutanya, “apa itu?”
“Azan Magrib,” jawabnya serius.
Kukira, TV yang dimaksud bukan acara TV secara keseluruhan, melainkan berita (produk jurnalisme) yang sudah semakin jelas, sarat akan kepentingan politik dan bisnis kaum pemodal di balik layarnya. Yang sebagian besar, tidak lagi berpihak pada kebenaran, dan terutama, loyalitasnya pada masyarakat lemah.
Bagiku, lelucon “Azan Magrib” tidak bisa dianggap sebagai lelucon anak-anak tongkrongan yang suka dengan jokes receh. Tentu, lelucon itu adalah lelucon yang serius, yang keluar dari pengamatan yang kritis. Mungkin, bisa jadi, yang berpikir demikian bukan cuma Ardian, apalagi kita tahu, sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia pertelevisian Indonesia didominsi oleh konglomerat yang hampir rata-rata berada di dalam gerbong pemerintahan.
Ardian melanjutkan, ia bercerita tentang mengapa berita-berita di TV sudah tak layak dijadikan tempat menemukan kebenaran. Bahkan sebagai orang awam (ia menyebut dirinya begitu), ia tidak menemukan produk jurnalisme yang berlandas pada etika: jurnalisme seharusnya menjadi alat pemantau kekuasaan, bukan sebagai alat kecantikan kekuasaan.
“Kau lihat sendiri siapa-siapa orang di balik perusahaan-perusahaan media TV itu,” kata Ardian.
Lalu ia menambahkan, “Hampir seluruhnya, faktanya, mereka berada di balik punggung kekuasaan, yang menopang dan memoles kekuasaan. Surya Paloh, Hari Tanoe, Wisnu Tama, Erick Tohir, Chairul Tanjung, siapa lagi?”
Lihat saja beberapa minggu ini, sedikit sekali Televisi memberitakan tentang aksi menolak Omnibus Law. Ada, tapi tidak masuk kepada hal-hal substansial, melainkan hanya melakukan framing dari beberapa potong kejadian. Contoh nyata, seperti yang dilakukan kompas TV dan Metro TV ini:
https://youtu.be/hsfE05 https://youtu.be/I56etLekzm0 https://youtu.be/xFmGeOPZ31c https://youtu.be/9TQ4wEny-rQ
Di dalam berita tersebut, media-media ini sama sekali tidak menyinggung soal: “Mengapa sampai terjadi demonstrasi dengan eskalasi sebesar itu? Apa tuntutan massa aksi?” Alih-alih obyektif mengungkap fakta, sangat disayangkan, mereka justru melakukan penggiringan opini dengan memuat berita tentang kerusuhan antara massa aksi dan aparat, soal massa aksi yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dan brengseknya lagi, tidak menghadirkan informasi yang berimbang (hanya mengambil dari sudut pandang pemerintah dan melupakan sudut pandang mereka yang kontra).
Dari narasi yang dibangun, menjadi wajar apabila Ardian mengeluarkan lelucon segelap “hanya Azan Magrib yang bisa dipercaya dari Televisi”, sebab dapat kita lihat, media-media TV sedang beralih profesi dan fungsi menjadi toa kekuasaan, bukan lagi menjadi juru bicara masyarakat.
Dalam konteks demonstrasi penolakan Omnibus Law, gejolak itu lahir akibat dari kebijakan yang tidak pro kepada kepentingan rakyat, mengendap-endap di ruang gelap, tergesa-gesa bagai maling kain jemuran, terutama tuli dari suara rakyat, khususnya dalam hal ini, kaum buruh, akademisi, aktivis HAM, lingkungan, mahasiswa, pelajar, masyarakat adat, dan sebagainya.
Tidak perlu lagi saya ceritakan di sini bagaimana respon, terutama dari kaum buruh pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Mereka sampai rela keluar paksa dari ruang produksi untuk turun ke jalan-jalan menyuarakan hak mereka yang dirudap-paksa penguasa. Buruh tidak sekuat penguasa, yang memiliki senjata, intelijen, data statistik, dan segala perangkat untuk mempertahankan status quo lainnya. Dengan apalagi buruh, petani, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang menolak jika media, yang seharusnya berpihak pada kaum lemah, sudah berada di ketiak penguasa?
Jelas, harus saya katakan di sini: media-media itu tak lain hanya sekadar produk humas pemerintah. Sebagaimana yang dikatakan George Orwell, “Tugas Jurnalisme itu adalah mengabarkan soal-soal yang orang-orang tak mau mengabarkannya. Di luar soal itu, semua hanya produk humas.”
Produk Humas itu bukan fiktif. Dia jelas adalah fakta. Remotivi melakukan riset tentang bagaimana peran beberapa media mainstream dalam mengemas percakapan Omnibus Law. Riset itu menganalisis 627 buah artikel berita yang dimuat di lima media daring (Kompas.com, MediaIndonesia.com, Liputan6.com, Republika.co.id, dan CNNIndonesia.com) yang paling banyak memberitakan Omnibus Law, dengan rentang waktu mulai dari 1 November 2019 hingga 24 Februari 2020, lewat Semut, mesin news crawler yang dikembangkan sendiri oleh Remotivi. Hasilnya?
Dalam riset itu ditemukan, Omnibus Law cenderung diberitakan secara positif (52%), selebihnya, netral (31,58%) dan negatif (16,43 %). Artinya, dengan minimnya pemberitaan yang negatif, dan cenderung mengabarkan yang positif-positifnya saja, menandakan bahwa media-media tersebut tidak memberitakan secara berimbang. Dapat dikatakan, mayoritas media berpihak pada opini penguasa, ketimbang mengakomodir suara-suara kaum rentan (dalam hal ini adalah kaum buruh, tani, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang menolak).
Selain itu, juga dibuktikan oleh besaran “komposisi narasumber”. Lagi-lagi, fakta membuktikan, sebesar 50,8% narasumber diambil alih oleh Pemerintah dan DPR. Sementara itu, kelompok yang terdampak hanya diberi sedikit bahkan tidak sama sekali diberikan ruang dalam percakapan publik.
Kita patut menduga, mengapa suara-suara rakyat itu dibungkam? Mengapa penguasa sebegitu “kepala batu” sampai tidak mau mendengar rakyatnya sendiri?
Asumsi pertama, hadirnya Omnibus Law, untuk apalagi kalau bukan, untuk kepentingan ekonomi. Kedua, kepentingan ekonomi yang dimaksud dalam hal ini untuk siapa? Ketiga, kalau untuk kepentingan rakyat, mengapa aspirasi rakyat tidak didengar? Keempat, kalau merujuk pada persentase komposisi narasumber di berbagai media tadi, mengapa percakapan didominasi oleh Pemerintah dan DPR? Kelima, apa karena 45,5% anggota parlemen berlatar belakang pengusaha atau terafiliasi dengan perusahaan (Menurut data dari Yayasan Auriga dan Tempo, 2019) dan hampir sebagian besar isi dari kabinet Jokowi adalah pengusaha besar, yang membuat mereka malas membuka telinga?
Yang berbahaya dari framing dan pemberitaan yang tidak berimbang adalah hilangnya legitimasi kekuasaan dan dapat memantik pembangkangan sipil berskala besar. Dampak ini bukan lagi sekadar sebuah kekhawatiran, melainkan sudah semakin nyaring dan nyata. Pertama, lahirnya lelucon-lelucon politik dengan bahasa satire. Contoh kecilnya lelucon “yang bisa dipercaya dari TV hanya Azan Magrib” adalah bentuk dari hilangnya kepercayaan publik. Seperti ungkapan George Orwell, “hati-hati terhadap lelucon politik. Di dalam setiap lelucon politik, terselip sebuah revolusi kecil.”
Kedua, munculnya alternatif media independen, salah satu contohnya seperti yang baru-baru ini di-banned karena membuka selubung busuk oligarki di balik disahkannya Omnibus Law: akun Twitter @FraksiRakyatID dan @bersihkan_indo. Alih-alih membungkam, justru kekuasaan sedang mempertontonkan bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan semakin meyakinkan rakyat bahwa kekuasaan sedang ketakutan ketika aibnya dibongkar.
Aku percaya bahwa jika semakin banyak media mengembik di balik kolor penguasa yang penuh dusta, perlahan dan pasti tiap-tiap orang yang sadar akan membangun medianya sendiri dan melawan narasi bohong yang diciptakan media-media mainstream itu. Berkaca dari sejarah di dalam negara demokrasi, apabila pers (sebagai tiang penyangga) sudah dihancurkan, maka secara naluriah, perlawanan akan lahir. Karena secara naluri yang paling primitif sekalipun, manusia itu ingin mendapatkan informasi yang benar. Sebab, informasi adalah kebutuhan. Karena ia adalah kebutuhan, maka membungkam fakta sama saja dengan memancing orang memberontak untuk merebut kembali apa yang menjadi kebutuhannya itu.
Foto: gettyimages
kopi travel blog 